Indonesia merupakan negara dengan beban kasus tuberkulosis (TBC) tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina (Global TB Report, 2021). Pada tahun 2021, estimasi jumlah kasus TBC di Indonesia sebesar 824.000 kasus, namun hanya 402.502 kasus atau sekitar 49% dari target 85% yang berhasil ditemukan dan diobati (Kemenkes, 2022). Capaian penemuan kasus TBC ini menurun 160.954 kasus (28%) dari tahun 2019 akibat dampak dari pandemi COVID-19. Terjadinya penurunan penemuan kasus TBC ini dapat meningkatkan risiko penularan TBC di masyarakat, potensi terjadinya TBC resistan obat (TBC RO) dan menjadi hambatan besar untuk mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030. Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini, kerjasama antara seluruh fasyankes dibutuhkan untuk meningkatkan penemuan, pengobatan dan pelaporan kasus TBC.
Public Private Mix (PPM) adalah konsep serta wadah bagi Program Nasional Tuberkulosis untuk meningkatkan pelibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC). Implementasi PPM diharapkan dapat meningkatkan penemuan kasus TBC dan angka keberhasilan pengobatan TBC. Di Indonesia, implementasi PPM berbasis kabupaten/kota yang selanjutnya disebut sebagai District-based Public Private Mix (DPPM).
The Global Fund mendukung implementasi DPPM dengan memberikan dana hibah untuk penambahan kegiatan intervensi PPM dan penempatan staf PPM sejumlah 42 orang Technical Officer (TO) PPM di 19 provinsi dan 176 orang Field Executive PPM di 80 kabupaten/kota wilayah prioritas PPM. Hal ini sejalan dengan hasil rekomendasi External Evaluation on Private Engagement yang dilaksanakan pada Agustus-September 2020 yang menyatakan bahwa diperlukannya staf tambahan dan/atau managing supporting unit (MSU) pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk implementasi PPM.
Dalam rangka mendukung tim provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program TBC dan intervensi PPM di wilayah prioritas, perlu dilakukan sosialisasi kebijakan terkini terkait TBC, sosialisasi strategi dan penguatan langkah intervensi PPM, sosialisasi dan simulasi penggunaan sistem informasi TBC bagi dokter praktik mandiri (DPM)/Klinik yang disebut WIFI TB, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi intervensi PPM yang sudah dilakukan di 80 kabupaten/kota dan 19 Provinsi sejak tahun 2021.
Pada bulan Juni 2022, Kementerian Kesehatan RI akan melakukan evaluasi terhadap dukungan dari The Global Fund dalam implementasi PPM di wilayah prioritas. Evaluasi ini akan menilai capaian target program TBC secara umum serta capaian 15 indikator PPM yang akan dilakukan oleh External Reviewer sebagai penentu keberlanjutan dukungan PPM di wilayah prioritas. Untuk mensosialisasikan strategi intervensi PPM serta menilai capaian program TBC dan PPM di wilayah prioritas, Substansi TBC-ISPA Kementerian Kesehatan RI melakukan “Pertemuan Sosialisasi Kebijakan terkini TBC serta Monitoring dan Evaluasi Intervensi PPM di wilayah prioritas”.
Pertemuan ini diselenggarakan mulai dari 18 April sampai 22 April 2022 dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring di Hotel Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dan youtube streaming. Total peserta yang berpartisipasi pada kegiatan ini sebanyak ± 838 orang, yang terdiri dari 115 orang peserta hadir luring dan 723 peserta mengikuti secara daring.
Materi yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini seputar sosialisasi update isu kebijakan TBC, penguatan penerapan jejaring layanan, sosialisasi peran dan dukungan stakeholder terkait dalam program TBC, praktik baik dari intervensi PPM dan evaluasi capaian PPM periode TW3-4 2021 dan TW1 2022 di wilayah prioritas baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mensosialisasikan penggunaan WIFI TB versi beta.
Rangkaian kegiatan ini diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dibuka secara resmi oleh Plt Direktur P2PM yaitu dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA. “Melalui rangkaian kegiatan ini kami berharap seluruh dinas kesehatan dan pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi bahwa penanggulangan TBC harus dilakukan bersama dengan melibatkan peran pemerintah – swasta melalui penguatan akses kepada seluruh layanan agar memberikan layanan TBC sesuai standar dan menjadikan kegiatan ini sebagai momentum tersosialisasinya update kebijakan, serta sesi berbagi pengalaman dan praktik baik dalam implementasi program TBC demi tercapainya Indonesia bebas TBC.” Ungkap dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA.
Narasumber pada pertemuan ini berasal dari Substansi TBC-ISPA dan Lintas Program Kementerian Kesehatan RI, KOPI TB Pusat, PR Komunitas STPI-Penabulu, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Serta didukung oleh mitra program TBC yaitu WHO Indonesia, KOMLI TB, TWG TB, KOPI TB, USAID TBPS, dan USAID TB STAR.
Selain paparan dari para narasumber, pada pertemuan ini juga dilaksanakan diskusi kelompok yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Substansi TBC, dan mitra program TBC yang hadir secara luring. Diskusi tersebut bertujuan mengidentifikasi tantangan, upaya yang sudah dilakukan, serta rekomendasi tindak lanjut dari tiga topik, yaitu Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder terkait dalam kerangka PPM, Penguatan Implementasi Jejaring dan Mekanisme Koordinasi pada FKTP dan FKRTL, dan Reward and Punishment pelibatan seluruh fasyankes dalam program TBC.
Melalui diskusi tersebut, diperoleh praktik baik dari peserta diskusi yang diimplementasikan di wilayahnya masing-masing serta dapat menjadi contoh bagi peserta satu sama lain. Hasil diskusi diantaranya adalah terkait dibutuhkannya regulasi dan penganggaran program TBC termasuk Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah untuk TBC, pelibatan lintas program – lintas sektor serta komunitas dan organisasi profesi dalam mendukung program TBC, evaluasi berkala mekanisme koordinasi jejaring diagnostik dan pengobatan, implementasi strategi wajib lapor bagi seluruh fasyankes, serta usulan mekanisme reward and punishment bagi tenaga kesehatan dan fasyankes.
Pertemuan ini diakhiri dengan pembacaan kesimpulan dan rencana tindak lanjut oleh Focal Point PPM, Ibu Nurul Badriah, SKM. Rencana tindak lanjut yang telah disepakati diantaranya adalah perlunya advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di setiap wilayah terkait program TBC, pembentukan tim percepatan eliminasi TBC di masing-masing daerah, serta penguatan peran Puskesmas dan komunitas dalam melibatkan fasyankes di wilayah kerjanya terlibat aktif dalam program TBC. Pada akhir acara, kegiatan ditutup secara resmi oleh Sub Koordinator Substansi TBC – ISPA, dr. Endang Lukitosari, MPH. Adapun pembiayaan kegiatan ini didanai oleh The Global Fund Komponen TB dan dukungan mitra terkait.
Materi acara ini dapat diakses pada link https://bit.ly/MATERI_MONEVPPM_APR22
Editor: Windy Oktavina, Farah Alphi Nabila
